Foto: Ilustrasi BUMN
JAKARTA
Rencana merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2025 mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya. Menurutnya, langkah ini harus dibarengi dengan rasionalisasi bisnis hingga ke anak-cucu perusahaan pelat merah demi produktivitas yang lebih baik.
“Saya sepakat merger dilakukan, tapi rasionalisasi harus menyentuh anak-cucu usaha BUMN. Tujuannya jelas: meningkatkan produktivitas, pendapatan negara, sekaligus mengurangi pemborosan dan potensi fraud yang merugikan keuangan negara maupun swasta,” ujar Asep, Rabu (8/1).
Asep menyoroti praktik tidak sehat di sejumlah BUMN yang justru menyulitkan sektor swasta. Ia mencontohkan sebuah bank BUMN yang membentuk anak usaha hanya untuk layanan pencucian AC, atau maskapai Garuda Indonesia yang melalui anak usahanya memanipulasi harga tiket dalam proses lelang. “BUMN menggunakan uang rakyat, tapi justru mematikan usaha rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, merger adalah praktik wajar dalam dunia usaha. Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, langkah ini juga diharapkan mampu memperbesar aset negara. Namun, Asep mengingatkan pentingnya restrukturisasi di berbagai bidang usaha BUMN untuk menghindari pemborosan yang kerap terjadi.
“Masalahnya, BUMN sering membuat anak, cucu, hingga cicit usaha dengan bidang yang serupa, bahkan di bawah induk yang berbeda. Akibatnya, usaha BUMN menjadi menggurita, menyempitkan ruang bagi swasta, dan berujung pada pemborosan anggaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti risiko moral hazard yang muncul dari praktik ini, termasuk tradisi pemborosan dan potensi fraud. “BUMN jadi terbiasa difasilitasi uang negara, bukan karena perencanaan bisnis yang sehat. Ini harus dihentikan,” pungkas Asep.
Dengan rencana merger dan rasionalisasi yang tepat, Asep berharap BUMN dapat kembali menjadi pilar ekonomi yang mendukung, bukan menekan, pertumbuhan sektor swasta.