Foto: Ilustrasi Perubahan Iklim
JAKARTA
Perubahan iklim yang semakin nyata menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ananda Tohpati, mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan.
“Anomali cuaca akibat perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi El Nino, telah menurunkan hasil panen dan mengancam ketahanan pangan kita,” ujar Ananda dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Ananda menekankan pentingnya langkah adaptif. Bapanas, menurutnya, harus segera mengembangkan teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan mendorong diversifikasi pangan agar tidak bergantung pada komoditas tertentu.
Selain perubahan iklim, Ananda menyoroti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. “Kebutuhan pangan akan terus naik. Kita harus memastikan produksi domestik mampu memenuhi permintaan melalui modernisasi pertanian, penggunaan benih unggul, dan optimalisasi lahan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti kedelai dan gula. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan. “Bapanas harus fokus meningkatkan produksi lokal dan mengembangkan alternatif komoditas untuk menggantikan impor,” tambahnya.
Ananda menggarisbawahi inefisiensi logistik pangan sebagai akar masalah disparitas harga antarwilayah dan tingginya kehilangan hasil panen. Ia mendesak pembangunan gudang penyimpanan yang memadai serta sistem distribusi yang efisien untuk memastikan pangan terdistribusi merata dan mengurangi pemborosan.
Legislator dari Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) ini menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan, peningkatan kualitas gizi, dan koordinasi lintas sektor adalah kunci. “Kelembagaan Bapanas perlu diperkuat agar tata kelola pangan lebih efektif,” ujarnya.
Ananda menutup dengan ajakan kolaborasi. “Ketahanan pangan hanya bisa dicapai dengan kerja sama lintas sektor: pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Kita harus bergerak bersama menuju ketahanan pangan berkelanjutan pada 2025 dan seterusnya,” pungkasnya.