Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta
Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. I Nengah Senantara, menyampaikan keprihatinan serius atas kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tertinggal dibandingkan perusahaan swasta, bahkan masih kalah dari perusahaan milik negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025), Senantara mengungkapkan data mencolok yang menunjukkan rendahnya fee atau tingkat pengembalian keuntungan rata-rata BUMN Indonesia.
“Dari data yang saya baca, laporan World Bank tahun 2024, fee BUMN rata-rata di angka 10 persen. Sangat jauh dibandingkan dengan perusahaan swasta seperti BCA yang mencapai 24,6 persen,” tegas Senantara di hadapan Menteri Erick Thohir dan jajaran kementerian.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, performa BUMN Indonesia tidak hanya tertinggal dari sektor swasta domestik, tetapi juga dari badan usaha milik negara di luar negeri. Sebagai perbandingan, ia menyebut Malaysia memiliki tingkat pengembalian BUMN di angka 11,3 persen, lebih tinggi dari Indonesia.
“Nah antarnegara dengan Malaysia, kita bandingkan angkanya ada di 11,3 persen,” katanya menyoroti rendahnya daya saing perusahaan pelat merah nasional.
Dengan nada serius, Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, mendesak Kementerian BUMN agar mampu mengidentifikasi akar persoalan yang menghambat optimalisasi kinerja BUMN. Ia menilai, sebagai pilar ekonomi negara, BUMN seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional.
“Apa yang terjadi dengan BUMN kita, Pak Menteri? Barangkali Pak Menteri bisa menjelaskan ini,” pinta Senantara, memberi ruang kepada Erick Thohir untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Rapat kerja ini menjadi salah satu forum strategis bagi para legislator untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja sektor-sektor vital negara. Sorotan terhadap BUMN kembali menguat seiring dorongan publik agar perusahaan milik negara tidak sekadar menjadi beban fiskal, tetapi mampu menjadi lokomotif ekonomi nasional yang kompetitif, sehat, dan profesional.