Foto: Mulia-PAS Saat Debat Publik Kedua Pilgub Bali di The Meru Sanur
DENPASAR
Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali kedua, yang digelar di The Meru, Sanur, mengupas isu krusial bagi masa depan Bali dengan tema “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali.” Debat kali ini menyentuh lima isu strategis, mulai dari hubungan pusat-daerah, pajak dan retribusi, konsep collaborative governance, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pasangan calon nomor urut 1, Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana (PAS), atau Mulia-PAS, menegaskan pentingnya harmoni antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di Bali. De Gadjah menekankan bahwa pembangunan yang efektif hanya bisa tercapai dengan menerapkan otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi secara optimal.
“Tanpa hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, pembangunan menjadi sulit,” ujar De Gadjah. “Program Satu Jalur adalah langkah strategis untuk Bali di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak sehat.”
Pada kesempatan itu, De Gadjah mengungkapkan bahwa Bali mengalami defisit anggaran mencapai Rp1,9 triliun pada 2023, yang ditambah dengan beban cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp245 miliar per tahun. Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini yang mengajukan utang baru sebesar Rp842 miliar melalui Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2024. Menurutnya, kondisi ini sangat berbeda dengan warisan kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika (2008-2018), yang meninggalkan surplus anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Selain itu, Mulia-PAS menyoroti pentingnya collaborative governance, atau tata kelola kolaboratif, yang melibatkan peran aktif sektor swasta, masyarakat, dan organisasi di luar pemerintahan dalam pembangunan Bali. De Gadjah menegaskan bahwa peran serta dari berbagai pihak harus dijaga agar setiap elemen bisa berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan arah pembangunan yang inklusif.
Melalui program Satu Jalur, Mulia-PAS berkomitmen untuk menyelaraskan visi pembangunan Bali dengan tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Mereka meyakini, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dari berbagai sektor, Bali dapat bangkit dari krisis anggaran dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.