Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang juga dihadiri oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Senin (14/7/2025). Agenda rapat tersebut meliputi pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Ir. I Nengah Senantara, menegaskan pentingnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai benteng ekonomi Indonesia yang sesungguhnya.
Senantara menekankan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong produk UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Menurutnya, langkah ini sangat vital karena UMKM memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Senantara yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai NasDem Bali menilai bahwa fokus utama Kementerian Perdagangan harus diarahkan pada upaya mengamankan pasar dalam negeri dan memperluas ekspor. Namun, menurutnya, yang paling penting adalah mendorong agar produk UMKM dapat menembus pasar ekspor. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat UMKM merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia. Senantara menilai, apabila program ini dapat diterjemahkan menjadi langkah kerja yang nyata dan terukur, maka akan membawa dampak yang luar biasa bagi penguatan ekonomi nasional.
” Nah, yang lebih penting lagi menurut saya tentu UMKM bisa ekspor. Itu sangat penting karena disanalah letak ekonomi Indonesia sesungguhnya di UMKM. Nah, apabila ini mampu menerjemahkan menjadi program kerja yang real dan nyata, ini luar biasa,” ujar Senantara yang dikenal dengan tagline Senantara Peduli Senantara Berbagi.
Selain menekankan pentingnya ekspor, Senantara juga menyoroti kondisi pasar dalam negeri yang saat ini semakin dibanjiri produk-produk impor, khususnya dari Tiongkok, yang dijual dengan harga sangat kompetitif. Ia menilai bahwa sebagian besar kebutuhan masyarakat Indonesia masih dipenuhi oleh barang-barang impor, sehingga membuat produk UMKM sulit bersaing di pasar lokal.
Senantara menilai, tanpa adanya perlindungan yang memadai dari pemerintah, UMKM tidak akan mampu bertahan menghadapi gempuran produk luar negeri yang mendominasi pasar dengan harga yang lebih murah. Kondisi ini dinilainya sangat berbahaya, karena selain menghambat kemampuan UMKM untuk bersaing di dalam negeri, juga akan mempersulit upaya meningkatkan ekspor di masa mendatang.
” Coba Ibu perhatikan kalau kita klik di Google perlu barang apapun itu selalu ada dan harganya sangat kompetitif. Jadi kita, ya, rakyat Indonesia yang UMKM tadi saya meyakini tidak mampu bersaing kalau dari Menteri Perdagangan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Gimana kita mau melakukan ekspor? Ya, sementara harga di dalam negeri sudah diatur oleh orang. Atau orang asing, ini berbahaya,” tegasnya.
Senantara menekankan, produk-produk asal Tiongkok mendapat dukungan penuh dari pemerintahnya, mulai dari permodalan dengan bunga murah, insentif pajak ekspor, hingga subsidi pengiriman. Menurutnya, perlindungan seperti ini membuat produk mereka sangat kuat di pasar global, termasuk di Indonesia.
” Dari permodalan, mereka dikasih insentif. Bunga murah. Dari sisi ekspor, mereka juga dapat insentif pajak. Dari segi pengiriman, mereka juga dapat bantuan. Yang penting, barangnya diekspor. Itu tujuannya Tiongkok. Tetapi, apakah kita bisa seperti itu? Nah, ini PR buat Ibu,” ungkapnya.
Senantara kemudian menyinggung mengenai anggaran Kementerian Perdagangan yang diajukan dalam rapat. Ia menekankan bahwa berapapun besarnya anggaran yang diajukan, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya akan menyetujui, asalkan kinerjanya jelas dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan produk dalam negeri.
Menurutnya, penambahan anggaran tidak boleh justru berujung pada melemahnya daya saing produk nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan perdagangan agar Indonesia tidak terus dibanjiri produk asing, yang pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan ekonomi bangsa. Senantara menekankan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk melindungi pasar dalam negeri dan memperkuat posisi UMKM, sehingga Indonesia tidak perlahan-lahan dikuasai oleh produk dan kepentingan asing. ” Jadi mohon perhatiannya Bu, jadi jangan sampai nanti lama-kelamaan kita dikuasai oleh asing semua,” pungkasnya.