Foto: Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par) sebagai perwakilan dari kepala daerah beragama Hindu untuk disematkan tanda pangkatnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta
Jakarta menjadi saksi pelantikan serentak para kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis, 20 Februari 2025. Dari deretan pemimpin yang hadir, nama Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), mencuri perhatian. Bukan hanya karena ia satu-satunya kepala daerah beragama Hindu yang maju untuk menerima tanda pangkat langsung dari Prabowo, tetapi juga karena ia menjadi kepala daerah non-PDIP pertama di Bali dalam satu dekade terakhir.
Gus Par, yang maju bersama wakilnya, Pandu Prapanca Lagosa (Guru Pandu), diusung oleh NasDem dan Golkar—bagian dari Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), pendukung utama Prabowo. Hal ini menjadikannya satu-satunya kepala daerah di Bali yang berada dalam “satu jalur” dengan pemerintahan baru.
Sinyal Positif bagi Karangasem?
Ketua DPD NasDem Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri—yang juga mantan bupati sekaligus ibunda dari Gus Par—melihat ini sebagai peluang besar. Ia berharap perhatian yang diberikan Prabowo kepada Gus Par dalam pelantikan ini berujung pada kemudahan akses terhadap bantuan dana dan program pusat untuk pembangunan Karangasem.
“Astungkara, Presiden Prabowo memperhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda agar Karangasem mendapat kemudahan akses bantuan dari pusat,” ujar Mas Sumatri.
Namun, ia juga menegaskan bahwa meski menjadi satu-satunya bupati di Bali yang bukan dari PDIP, Gus Par tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan sesuai aturan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Karangasem.
“Walaupun satu-satunya non-PDIP, kita tetap akan berjuang dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sinergi dengan Pemimpin Lain
Mas Sumatri juga memastikan bahwa hubungan Gus Par dengan kepala daerah lain di Bali, termasuk Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta (keduanya dari PDIP), tetap harmonis. Ia berharap tidak ada perbedaan dalam distribusi program dan bantuan, sehingga pembangunan bisa merata di seluruh Bali.
“Astungkara, tidak ada perbedaan dalam penjatahan bantuan untuk masyarakat. Semua kepala daerah tetap menjaga hubungan baik,” tegasnya.
Dengan posisi politik yang unik di Bali, kepemimpinan Gus Par di Karangasem akan menjadi perhatian, terutama terkait sejauh mana pemerintah pusat di bawah Prabowo akan memberikan dukungan nyata untuk daerah yang kini dipimpinnya.