Foto : Bupati Karangasem Gus Par menerima Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dari Menteri Hukum RI.
Karangasem
Komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), menerima Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai apresiasi atas dukungan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Penghargaan tersebut menjadi simbol kuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat, tidak hanya di pusat pemerintahan, tetapi hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran Posbankum dinilai strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan dan konsultasi hukum yang selama ini kerap sulit diakses, terutama bagi kelompok rentan.
Bupati Gus Par menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bagian dari agenda besar reformasi pelayanan publik di Karangasem. Menurutnya, keadilan tidak boleh berhenti pada tataran regulasi, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Pos Bantuan Hukum ini kami dorong sebagai ruang perlindungan dan edukasi hukum bagi masyarakat. Negara harus hadir memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap keadilan,” ujar Gus Par.
Dengan beroperasinya Posbankum, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara lebih tepat, cepat, dan berkelanjutan, tanpa harus terbebani biaya dan prosedur yang berbelit. Selain sebagai sarana pendampingan, Posbankum juga berfungsi sebagai instrumen literasi hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di tingkat akar rumput.
Penghargaan dari Menteri Hukum RI ini sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menempatkan pelayanan hukum sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara, sekaligus menghadirkan wajah birokrasi yang responsif, humanis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.