Foto: Mulia-PAS Saat Debat Publik Kedua Pilgub Bali di The Meru Sanur
DENPASAR
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana (PAS), atau Mulia-PAS, menyampaikan langkah-langkah inovatif mereka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali dalam debat kedua KPU di Sanur. Di tengah kondisi fiskal yang menantang, Mulia-PAS menawarkan serangkaian program yang fokus pada optimalisasi aset dan peningkatan efisiensi layanan publik guna mendorong ekonomi Bali.
Salah satu program unggulan Mulia-PAS adalah Aplikasi Terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi wisatawan, sekaligus memantau penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara lebih presisi. “Program ini kami rancang untuk mendukung transparansi pendapatan dan memastikan retribusi dari sektor pariwisata masuk sepenuhnya ke kas daerah,” jelas De Gadjah dalam debat yang berlangsung di The Meru, Sanur.
Pasangan ini juga mengusulkan konsep Park and Ride di kawasan wisata. Area parkir terpadu yang akan dibangun di atas tanah Pemprov, tanah negara, maupun lahan masyarakat ini diharapkan bisa mengurai kemacetan dan memperlancar arus kunjungan wisatawan. Fasilitas ini akan terhubung dengan transportasi umum seperti bus dan MRT, sehingga mobilitas wisatawan menjadi lebih efisien.
Di sektor lingkungan, Mulia-PAS merencanakan pembentukan Badan Khusus Pengelola Sampah. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah sampah di Bali, tetapi juga mengubah sampah menjadi sumber pendapatan daerah. Pengelolaan sampah berbasis PAD ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Mulia-PAS juga melihat potensi besar di sektor perikanan. Mereka berencana memanfaatkan wilayah laut 12 mil yang merupakan kewenangan Pemprov Bali untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menambah PAD. Pengembangan potensi perikanan ini, menurut Mulia-PAS, adalah langkah penting dalam memperkuat ekonomi lokal yang lebih beragam.
De Gadjah turut menyoroti tantangan yang dihadapi Bali, seperti defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada 2023 dan beban cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp245 miliar per tahun. Ia juga menekankan perbedaan pendekatan mereka dibanding pemerintahan sebelumnya, yang mengandalkan utang baru dari Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp842 miliar di tahun 2024. Dalam pandangannya, kondisi ini sangat berbeda dengan kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika (2008-2018) yang meninggalkan surplus anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Dalam pendekatan collaborative governance, Mulia-PAS mengedepankan pentingnya partisipasi pihak swasta, masyarakat, dan sektor lainnya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. De Gadjah menyatakan, “Kita harus membangun Bali secara inklusif, melibatkan seluruh elemen dalam setiap proses pembangunan.” Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan menghasilkan keputusan yang lebih holistik.
Dengan program Satu Jalur, Mulia-PAS berkomitmen menyelaraskan pembangunan Bali dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurut De Gadjah, harmoni antara pusat dan daerah serta keterlibatan semua pihak akan mempermudah Bali mengatasi tantangan fiskal dan mencapai pembangunan yang lebih produktif bagi masyarakatnya.