Foto: Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel.
Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPR RI untuk berkomitmen menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai landasan dalam menjalankan kerja-kerja konstitusional sebagai wakil rakyat.
“Menjadi komitmen kita bersama untuk selalu menjadikan rakyat dan kepentingan nasional sebagai keutamaan dalam mengambil keputusan-keputusan kerja konstitusional DPR RI,” kata Gobel saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Gobel menegaskan, DPR RI harus fokus dalam misi terwujudnya kesejahteraan rakyat, negara yang berdaulat, dan bangsa yang berkeadaban semakin tinggi. Itu dapat terwujud melalui pembentukan undang-undang yang berkualitas, penyusunan anggaran yang baik, serta pengawasan kinerja pemerintah.
“Kerja konstitusional ini semua membutuhkan kerja bersama seluruh fraksi untuk dapat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” lanjutnya.
Dalam momen tersebut, Gobel juga memperingatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan masa transisi kepada pemerintahan selanjutnya. APBN Tahun Anggaran 2025 yang akan segera disusun haruslah cukup luwes untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pemerintahan baru.
“Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2025 yang disusun pemerintahan saat ini hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara, serta alokasi belanja rutin penyelenggara negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama 2025. Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN,” jelas Gobel.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kata Gobel, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 43 RUU yang saat ini masih dalam pembicaraan tingkat I. Dalam sisa masa bakti DPR RI 2019-2024, DPR berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut.
Sementara dalam fungsi pengawasan, legislator dari dapil Gorontalo itu menekankan bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada akan berfokus pada isu-isu strategis dan menjadi perhatian masyarakat.
Di antaranya, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi, dan penyelesaian masalah pertanahan. Juga masalah pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca panas ekstrim, persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak bulan November 2024, serta tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.