Foto: Ilustrasi Tiket Penerbangan
JAKARTA
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menyoroti mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang semakin memberatkan masyarakat. Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengambil langkah serius untuk menurunkan harga tiket agar lebih terjangkau.
“Saya kasih contoh. Sebagai Ketua KONI Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu saya memimpin Kontingen PON NTB yang berjumlah 550 orang menuju Aceh dan Sumut. Tiket PP ke Medan saja bisa mencapai Rp7 juta, sementara ke Aceh hampir Rp8 juta. Anehnya, kalau kita lewat Kuala Lumpur, harganya cuma Rp2,5 juta, PP jadi sekitar Rp5 juta. Perbedaannya jauh sekali, dan ini membebani masyarakat,” kata Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Sebagai perwakilan Dapil Nusa Tenggara Barat I, Mori mendesak agar Kemenhub segera mengatasi disparitas harga ini. Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan penurunan harga tiket pesawat dalam waktu dekat sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
“Kalau soal avtur, semua penerbangan juga pakai avtur, taxi way, dan biaya lainnya. Tapi ini sudah terlalu lama berlangsung, dan seharusnya ada solusi yang lebih adil. Pak Prabowo sudah meminta agar harga tiket segera diturunkan,” tandas Mori.
Mori juga menilai tarif tiket domestik kini sudah di luar jangkauan banyak masyarakat. Ia mencontohkan, harga tiket dari Bima ke Lombok—yang merupakan daerah pemilihannya—bisa mencapai Rp1,4 juta, sementara dari Lombok ke Jakarta hanya Rp1,2 juta. “Perjalanan singkat justru lebih mahal dari yang hampir dua jam. Ini perlu perhatian khusus,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mori turut menyoroti wacana kenaikan tarif penyeberangan. Ia meminta agar rencana tersebut ditunda hingga setelah periode liburan Lebaran 2025 demi mengurangi beban masyarakat saat musim liburan.
“Sebagai kesimpulan, saya berharap kita bisa setuju menunda penyesuaian tarif ini sampai setelah Lebaran. Hal ini penting agar masyarakat tidak terbebani selama musim libur panjang,” tutupnya.