Foto: Ilustrasi Pupuk
JAKARTA
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, meminta Kementerian Pertanian segera menangani rendahnya serapan pupuk subsidi serta memperbaiki distribusinya yang masih belum merata. Hal ini dinilai penting, terutama menjelang musim tanam utama di bulan November.
“Kami sangat mengapresiasi program kerja Kementan yang sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pangan. Namun, persoalan mendasar seperti distribusi pupuk subsidi yang belum optimal harus segera diselesaikan,” ujar Rajiv dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).
Rajiv, yang mewakili dapil Jawa Barat II, mengungkapkan keluhan dari para petani di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cianjur dan Kabupaten Bogor, yang merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurutnya, kendala ini disebabkan oleh aturan distribusi yang kerap berubah-ubah dan keharusan bagi petani terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Perubahan aturan, seperti keharusan penggunaan Kartu Tani dan kewajiban masuk dalam RDKK, membuat petani semakin sulit mengakses pupuk subsidi. Ini sangat menghambat produktivitas mereka,” jelasnya.
Rajiv juga meminta kejelasan terkait 12 lokasi program Food Estate atau lumbung pangan yang tersebar di delapan provinsi, termasuk Kalimantan Tengah, yang hingga kini belum dievaluasi kelanjutannya. “Kami mendukung Food Estate di Merauke, tetapi lokasi lain juga butuh perhatian serius. Kementan harus memastikan apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rajiv turut menyoroti masalah alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa yang tidak terkendali. Menurutnya, lahan pertanian subur di Jawa terus berkurang, sehingga Kementan perlu menegakkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Kementan harus serius mengawasi alih fungsi lahan, terutama di Jawa. Undang-undang sudah ada, namun implementasinya harus benar-benar dikawal agar produksi pangan nasional tetap terjaga,” pungkas Rajiv.