Foto: Ilustrasi Oknum Polisi Terjerat Kasus Hukum
JAKARTA
Maraknya kasus hukum yang melibatkan oknum polisi semakin mencoreng citra Polri di mata publik. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak agar pengawasan internal di tubuh kepolisian diperketat, mengingat banyaknya aparat yang justru terjerat dalam tindak kriminal.
“Bayangkan jika polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat, justru menjadi pelaku atau membantu tindakan kriminal. Ini berbahaya bagi negara,” tegas Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolda Kalteng dan Kapolres Jaktim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
RDP tersebut digelar untuk membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan Setyanto di Kalimantan Tengah, yang juga melibatkan perampasan mobil korban. Rudianto memberikan apresiasi atas langkah cepat Polri dalam menindak oknum tersebut, tetapi ia menyesalkan tingginya jumlah polisi yang terlibat kasus hukum.
“Langkah cepat dan tegas yang dilakukan Polri dengan memberhentikan oknum tersebut patut dihargai, namun kita harus mengatasi masalah yang lebih besar: pengawasan internal yang lemah,” ujar Rudianto.
Rudianto yang juga anggota Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya mengundang pejabat tinggi Polri dalam RDP berikutnya, seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Kabid Propam, untuk membahas mekanisme pengawasan yang lebih efektif. “Kejadian-kejadian ini banyak terjadi di seluruh Indonesia, kita perlu evaluasi mendalam mengenai pengawasan internal Polri,” tambahnya.
Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan I itu juga mengingatkan bahwa banyaknya oknum polisi yang terlibat kasus hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap Polri. “Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat penting. Bayangkan jika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada Polri, ke mana lagi kita mencari keadilan?” tegasnya.
Rudianto menegaskan, pengawasan internal yang lebih kuat dan konsisten adalah langkah penting untuk menjaga integritas Polri dan memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan fungsi keadilan.