Foto: Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jakarta
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyambut positif pemanfaatan minyak jelantah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bahan baku bioavtur dalam mendukung transisi energi hijau. Namun, ia menegaskan bahwa hasil penjualan minyak jelantah tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Langkah ini bagus, mendukung gerakan keberlanjutan dan ekonomi hijau. Dengan dijual untuk menjadi bioavtur, tentu ada kebermanfaatan baru. Kita dukung dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” ujar Nurhadi, Kamis (26/6/2025).
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, program MBG rata-rata mengonsumsi 800 liter minyak goreng setiap bulan untuk operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sekitar 71% atau setara 550 liter menjadi minyak jelantah yang berpotensi dijual kembali untuk kebutuhan bioavtur dengan harga pasar sekitar Rp7.000 per liter.
Nurhadi menyambut baik gagasan tersebut, tetapi mewanti-wanti pemerintah agar tidak abai terhadap aspek pengawasan. Ia menekankan pentingnya kejelasan alur distribusi dan pemanfaatan dana hasil penjualan jelantah.
“Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” tegas legislator dari Fraksi NasDem itu.
Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan keras agar minyak jelantah bekas program MBG tidak disalurkan kembali sebagai bahan pangan, terutama kepada masyarakat penerima bantuan.
“Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat. Minyak jelantah tak layak dijadikan bantuan, meski murah,” tegasnya lagi.
Ia juga mendorong pemerintah agar segera menyusun program khusus terkait pengelolaan limbah dari program MBG secara menyeluruh. Menurutnya, program berskala nasional ini menghasilkan berbagai jenis limbah setiap hari, dari jelantah hingga sampah organik dan plastik, yang perlu ditangani secara sistematis.
“Limbah dapur MBG itu bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan, sayur-sayuran yang bisa dijadikan pupuk, sampai sampah plastik dan nonorganik yang tak terurai,” jelas Nurhadi, yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri).
Ia menekankan bahwa pengelolaan limbah yang tepat tidak hanya akan memperkuat program MBG dalam aspek gizi, tetapi juga menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi sirkular nasional. Jika dikelola serius, lanjutnya, MBG bisa menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi beban lingkungan, sekaligus membuka potensi penerimaan negara dari sektor energi terbarukan dan daur ulang.
“Kalau ini dikelola dengan benar, MBG bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tapi juga memberi makan program ekonomi hijau,” pungkas Nurhadi.
Sikap tegas dan progresif ini menjadi penanda bahwa penguatan program MBG tak hanya berhenti pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga harus menyentuh aspek keberlanjutan, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas.