Foto: Ilustrasi Imigrasi
SURABAYA
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ali Mazi, menyampaikan harapannya agar pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian terpisah—Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan—dapat meningkatkan fokus dan kinerja setiap lembaga, khususnya di bidang keimigrasian. Ali meyakini bahwa langkah ini akan memungkinkan setiap kementerian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif.
Harapan tersebut disampaikan Ali saat memimpin kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11). Kunjungan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan menggali masukan dalam penyusunan kebijakan keimigrasian yang lebih baik di masa depan.
“Audiensi ini penting untuk membahas isu-isu utama, seperti Undang-Undang Keimigrasian yang baru, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan mobilitas warga asing,” ungkap Ali Mazi.
Dalam kunjungan ini, Ali ditemani 14 anggota komisi lainnya dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono, serta Kepala Kantor Imigrasi TPI Surabaya, Ramdhani. Rombongan juga meninjau langsung fasilitas pelayanan di kantor imigrasi tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Tenggara, Ali memberikan apresiasi khusus kepada Kantor Imigrasi Surabaya atas upayanya mengintegrasikan penyandang disabilitas sebagai Duta Pelayanan, serta penyediaan Ruang Layanan Kesehatan untuk mendukung kesejahteraan pegawai dan masyarakat. Ia menekankan perlunya kebijakan pencegahan yang lebih tegas untuk menghadapi tantangan global dalam pengelolaan imigrasi.
Kepala Kantor Imigrasi TPI Surabaya, Ramdhani, mengungkapkan rasa bangganya atas kunjungan dan apresiasi dari DPR RI. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus meningkatkan pelayanan publik. “Kami berkomitmen untuk berinovasi dan memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui program ‘I’m Possible,’ kami ingin menciptakan pelayanan yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen DPR dan Kementerian Imigrasi untuk terus memperbaiki layanan demi menghadapi tantangan-tantangan di bidang imigrasi yang semakin kompleks.