Foto: Ilustrasi Ruang Digital Pilkada
JAKARTA
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers dalam menjaga kualitas ruang digital menjelang Pilkada Serentak 2024. Amelia meminta kedua lembaga ini aktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan konten politik di dunia maya.
“Penting untuk memastikan ruang digital digunakan dengan adil dan sehat, agar demokrasi kita berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan KPI, Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Menjelang pesta demokrasi 27 November mendatang, fenomena buzzer politik yang sering menyebarkan narasi manipulatif dan berita palsu semakin menjadi perhatian. Kampanye hitam yang merusak proses demokrasi sering kali dijalankan melalui akun-akun anonim yang tersebar di dunia maya.
Menurut Amelia, meskipun KPI bertugas mengawasi media konvensional seperti televisi dan radio, ruang digital yang kini menjadi medan utama pertempuran opini publik belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi yang ada.
“Kita jarang menonton TV atau mendengarkan radio. Lebih sering mencari berita melalui Google, YouTube, atau Spotify. Media digital ini jauh lebih dominan dalam membentuk opini publik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Amelia mendorong pemberian kewenangan kepada KPI untuk mengawasi konten digital, tetapi dengan pendekatan hati-hati agar kebebasan berpendapat tetap terlindungi. Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara jurnalis independen yang berpegang pada kode etik dan influencer berbayar yang menjadi alat politik.
“KPI perlu bekerja sama dengan Bawaslu, Dewan Pers, dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membangun ruang digital yang bebas dari dominasi uang, tetapi tetap adil dan transparan,” ujarnya.
Amelia juga mengusulkan agar KPI menyusun panduan atau SOP khusus untuk mengawasi konten digital secara komprehensif, terutama dalam mengawasi influencer yang sering terlibat dalam politik praktis.
Lebih lanjut, ia berharap Dewan Pers memperkuat literasi media untuk masyarakat, agar publik lebih cerdas dalam membedakan berita kredibel dan informasi yang manipulatif. Dewan Pers juga diharapkan tetap independen dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan pembinaan atau sanksi tegas kepada media yang terlibat dalam politik praktis.
“Dengan langkah-langkah ini, KPI dan Dewan Pers bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan transparansi informasi di ruang digital, terutama menjelang pilkada,” tegas Amelia.