Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi
JAKARTA
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengusulkan penggunaan kemasan rokok polos tanpa merek menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas di sektor industri hasil tembakau. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk gelombang PHK yang sudah mulai terjadi di berbagai sektor.
“Industri hasil tembakau merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang, mulai dari pedagang kecil hingga petani dan buruh. Kebijakan ini perlu dirumuskan dengan hati-hati,” ujar Nurhadi dalam keterangannya, Selasa (23/10).
Legislator dari Dapil Jawa Timur VI (yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) ini mengungkapkan bahwa produk tembakau memberikan kontribusi signifikan, mencapai 50%-80% dari omzet bagi pedagang kecil. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini patut menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
“Industri hasil tembakau adalah pilar penting perekonomian nasional, menyerap lebih dari enam juta tenaga kerja,” tegas Nurhadi. Ia menambahkan, sektor ini juga menyumbang ratusan triliun rupiah setiap tahun kepada penerimaan negara melalui cukai.
“Jika RPMK ini tidak segera dikoreksi, dampaknya tidak hanya akan menimbulkan kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga mengancam keberlangsungan enam juta pekerja,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki RPMK tersebut dengan melibatkan aspirasi dari semua pihak yang terdampak. Ia percaya bahwa regulasi yang adil dapat tercipta jika semua suara didengarkan.
“Banyak pihak yang akan terkena dampak. Kebijakan ini tidak bisa diambil sembarangan; Kemenkes harus mengakomodasi aspirasi mereka yang terpengaruh,” tandasnya.