Foto: Ilustrasi Undang – Undang
Padang
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini dinilainya krusial agar produk legislasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Saat kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Sumatra Barat, Jumat (20/12), Lisda menyampaikan harapannya agar masukan dari daerah dapat menjadi bahan penting dalam pembentukan undang-undang, terutama untuk Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.
“Kunjungan kerja ini adalah momen bagi kami untuk menyerap aspirasi. Kami ingin memastikan undang-undang yang diterbitkan sesuai harapan masyarakat dan selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Lisda di Auditorium Istana Gubernuran, Padang.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat I, Lisda juga mendorong terjalinnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan DPR RI. “Kami siap membuka ruang diskusi untuk mendukung pembangunan di Sumatra Barat. Sinkronisasi ini penting, terutama dengan kepala daerah yang baru dilantik nantinya,” tambahnya.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik langkah Baleg DPR RI ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan 17 Program Pembentukan Perda 2025 yang disusun Pemprov Sumbar, mencakup berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, perlindungan petani, hingga pengelolaan sampah.
“Kami mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Dengan adanya sinkronisasi ini, potensi ekonomi utama di Sumbar dapat dikembangkan lebih optimal,” ujar Mahyeldi.
Ia juga berharap sejumlah RUU Prioritas 2025 dapat mendorong penguatan sektor ekonomi di Sumatra Barat, sekaligus mengatasi tantangan yang ada di berbagai bidang.
Kunjungan Baleg DPR RI ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara legislatif dan pemerintah daerah demi menghadirkan regulasi yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.