Foto: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
JAKARTA
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, mempertanyakan motivasi Ibnu Basuki Widodo, seorang hakim karier di Mahkamah Agung, untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/11).
“Bapak adalah hakim karier. Kenapa lebih memilih menjadi koordinator penyelidik, penyidik, dan penuntut di KPK? Apa motivasi bapak? Saya butuh penjelasan lebih mendalam,” ujar Rudianto saat menanggapi pemaparan Ibnu, yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara di Mahkamah Agung.
Rudianto juga menyoroti keunikan pilihan Ibnu untuk meninggalkan jalur karier hakim yang umumnya mengarah ke posisi hakim agung. “Biasanya hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi bercita-cita menjadi hakim agung Republik Indonesia. Kenapa bapak memilih jalur ini? Bukankah hakim agung punya peran besar dalam membenahi sistem peradilan?” tanyanya.
Selain mempertanyakan motivasi, Rudianto meminta penjelasan lebih rinci terkait program monitoring dan evaluasi (monev) yang diusulkan Ibnu sebagai strategi pemberantasan korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi selama ini belum memberikan efek jera yang signifikan.
“Korupsi masih menjadi momok besar di Indonesia meskipun pemberantasannya sudah lama dilakukan. Apa konsep monev yang bapak tawarkan? Bagaimana bapak ingin memperbaiki SDM di KPK? Apakah dianggap kurang berintegritas atau ada masalah lain? Saya ingin penjabaran lebih mendalam dari makalah bapak,” desak Rudianto.
Dengan berbagai pertanyaan tersebut, Rudianto menegaskan pentingnya memastikan calon pimpinan KPK memiliki visi, strategi, dan komitmen yang jelas dalam membawa perubahan signifikan bagi institusi antirasuah ini. “Kita butuh pimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga mampu menjawab tantangan besar dalam pemberantasan korupsi,” tutupnya.
Rapat pleno ini menjadi bagian dari proses seleksi yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan KPK, lembaga yang terus menjadi garda depan dalam perang melawan korupsi di Indonesia.