Foto: Ilustrasi APBN 2025.
Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis bagi kehidupan rakyat Indonesia.
“Angka fantastis APBN 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan, dan dengan akuntabilitas tinggi dalam mengelola prioritas program-program pro-rakyat,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga menambahkan, selain menjadi instrumen yang membawa perubahan bagi rakyat Indonesia, APBN 2025 juga harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial.
“APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan menjadi alokasi utama anggaran tahun depan. Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor riil rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan,” terang Charles.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu juga mengingatkan dengan postur anggaran yang besar, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan ke berbagai sektor benar-benar dikelola secara efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan setiap program yang dibiayai APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tukas Charles
Legislator NasDem yang akan kembali duduk di Senayan pada periode 2024-2029 itu meminta pemerintah mengkaji dengan bijak soal pengelolaan utang serta keuangan negara, meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68%.
“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, tambahnya, Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan negara mengingatkan agar pemerintah memastikan utang yang diajukan harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan APBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkas Charles.