Foto: Ilustrasi APBN
JAKARTA
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendorong Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk lebih aktif dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas dan transparan, terutama terkait pengelolaan anggaran negara dan isu-isu krusial seperti Pilkada 2024.
“Dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang akuntabilitas pemerintah, KIP harus bisa menjawab pertanyaan yang sering muncul, seperti ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan?” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP, dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Amelia menegaskan bahwa dalam konteks rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025, transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi sangat penting. Kepercayaan masyarakat akan semakin diuji, dan tanpa keterbukaan serta edukasi yang proaktif, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.
“Tanpa keterbukaan yang jelas, pemerintah bisa kehilangan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII ini juga menekankan pentingnya publikasi yang transparan terkait setiap proyek yang dibiayai oleh APBN, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, kecuali yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara, semua informasi mengenai alokasi dana harus dapat diakses oleh publik, termasuk progres dan dampak proyek tersebut terhadap masyarakat.
Amelia juga meminta KIP untuk memastikan bahwa dana kehumasan yang dialokasikan di setiap kementerian atau lembaga digunakan untuk tujuan yang tepat, yaitu edukasi publik dan transparansi program. Ia memperingatkan agar APBN tidak digunakan untuk membayar buzzer atau influencer yang hanya berfungsi untuk menjaga citra pemerintah atau pimpinan kementerian/lembaga ketika mereka mendapat kritik.
“Jangan sampai APBN digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti membayar buzzer atau influencer demi menutupi kekurangan. Semoga itu tidak terjadi,” pungkas Amelia.
Dengan semakin tingginya tuntutan transparansi, langkah proaktif KIP dalam menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses masyarakat menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.