Foto: Mulia-PAS Saat Debat Publik Kedua Pilgub Bali di The Meru Sanur
DENPASAR
Dalam debat publik di The Meru Sanur, Sabtu malam, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), menekankan pentingnya strategi satu jalur dengan pemerintah pusat untuk mengamankan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung pembangunan di Bali. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu daerah dalam menangani masalah seperti kemacetan, sampah, dan pariwisata.
Pandangan ini dikemukakan Mulia-PAS sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari pasangan nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), terkait strategi pengelolaan keuangan daerah. Koster menyuarakan kekhawatirannya akan dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dapat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali melalui sistem opsen yang otomatis mengalokasikan sebagian pajak kendaraan ke kabupaten dan kota.
“Dengan sistem opsen, sekitar 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan langsung disalurkan ke kabupaten/kota, sehingga mengurangi PAD provinsi,” jelas Koster, Gubernur Bali periode 2018-2023. Menurutnya, penurunan ini menuntut optimalisasi potensi lokal, terutama sektor pariwisata, melalui pungutan wisatawan asing yang lebih maksimal.
Sebagai respons, Putu Agus Suradnyana dari Mulia-PAS menggarisbawahi komitmen untuk menjaga hubungan sinergis dengan pemerintah pusat agar Bali mendapatkan akses DAK yang lebih besar. “Kami berkomitmen memperkuat komunikasi dengan pusat demi memastikan program pembangunan yang krusial bagi masyarakat Bali bisa terlaksana,” ujar Suradnyana. Mantan Bupati Buleleng ini juga mengusulkan optimalisasi BUMD dan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum tergarap dengan baik.
Made Muliawan Arya, atau akrab disapa De Gadjah, turut menekankan bahwa Mulia-PAS berencana mengembangkan sistem aplikasi terpadu untuk mendistribusikan wisatawan dengan lebih efektif, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan kontribusi pendapatan tambahan melalui pungutan.
Di sisi lain, pasangan Koster-Giri berpendapat Bali perlu lebih mandiri dalam memperkuat PAD. Koster memaparkan targetnya untuk mengumpulkan hingga Rp1 triliun per tahun dari pungutan wisatawan asing, dengan perhitungan Rp3 miliar per hari. Koster juga mendorong kontribusi pelaku usaha di Bali untuk menjaga lingkungan dan budaya lokal, selain membayar pajak hotel dan restoran. “Kami harus mengandalkan potensi lokal agar Bali tidak selalu bergantung pada anggaran pusat yang terbatas,” kata Koster, mengingat persaingan alokasi anggaran untuk 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.
Mulia-PAS optimistis bahwa pendekatan satu jalur dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membuka peluang bagi Bali untuk mengakses DAK yang sangat diperlukan bagi pembangunan daerah. “Kami yakin hubungan baik dengan pemerintah pusat dapat memberikan keuntungan bagi Bali,” ungkap De Gadjah, yang juga menegaskan bahwa DAK, meskipun berbeda dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan otomatis melalui APBN, tetap membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah pusat.
“Kami optimis, strategi ini akan membantu Bali mengatasi berbagai permasalahan daerah, mulai dari infrastruktur hingga pariwisata,” pungkasnya.