Foto: Ilustrasi Pencegahan Korupsi
JAKARTA
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengutamakan pencegahan dalam pemberantasan korupsi, guna membentuk sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Pencegahan harus menjadi prioritas, tapi dilakukan dengan pendekatan yang lebih eksklusif. Kami ingin mengharmonisasi upaya pencegahan agar tercipta sistem yang terbaik untuk masa depan bangsa,” ujar Sahroni saat berbicara kepada Setyo Budiyanto, calon pimpinan KPK, dalam Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III ini menyoroti bahwa kinerja KPK kini tengah menjadi sorotan publik, sehingga penting bagi pimpinan KPK yang baru untuk melakukan langkah-langkah terukur guna memulihkan citra lembaga anti-korupsi tersebut.
“Saya ingin tahu, apa langkah yang akan bapak percepat untuk memperbaiki institusi KPK yang sedang menurun, tapi dengan cara yang tidak terburu-buru atau brutal,” ungkapnya.
Sahroni juga mengingatkan agar KPK tidak terjebak dalam ego sektoral dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam mencegah dan memberantas korupsi.
“Apa yang akan Bapak lakukan jika terpilih menjadi pimpinan KPK? Bagaimana koordinasi dengan pihak lain dilakukan tanpa berdasarkan egoisme institusi?” tanya Sahroni.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menambahkan, bahwa calon pimpinan KPK harus memiliki visi jelas untuk mencapai target Indonesia bebas korupsi.
“Harus ada target yang jelas, kapan Indonesia benar-benar bebas dari korupsi. Ini yang menjadi harapan publik. KPK harus hadir dengan solusi, tapi kenapa sampai sekarang korupsi masih belum terselesaikan?” tanya Rudianto.
Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan I ini juga mempertanyakan pendekatan KPK ke depan: apakah akan lebih fokus pada pencegahan atau penindakan korupsi.
“Ketika Pak Setyo menjadi pimpinan KPK, mana yang lebih diutamakan, pencegahan atau penindakan? Karena selama 22 tahun penindakan yang dominan, orang diborgol, pakai rompi, tapi korupsi tetap belum tuntas. Pendekatan represif sensasional itu tidak efektif,” tegas Rudianto.
NasDem berharap pimpinan KPK yang baru dapat lebih fokus pada langkah-langkah pencegahan, agar Indonesia dapat mencapai cita-cita bebas dari korupsi secara lebih efektif dan berkelanjutan.