Foto: Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bangli Jero Gede Tindih.
Bangli
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bangli Jero Gede Tindih menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bangli. Menurutnya, meskipun kawasan Kintamani saat ini tengah mengalami lonjakan popularitas sebagai destinasi wisata, pengembangan pariwisata tidak boleh terfokus hanya di wilayah tertentu saja.
Ia menekankan perlunya pengembangan di seluruh kecamatan di Bangli, seperti Tembuku, Susut, dan Kota Bangli, yang memiliki potensi berbeda namun tak kalah menjanjikan. “Nah artinya dalam hal ini yang tentu yang saya inginkan adalah pengembangan kawasan, baik itu Tembuku, Susut, Bangli. Jadi tidak di Kintamani barat, tidak hanya perkembangan itu hanya ada di Kintamani timur,” kata Jero Gede Tindih.
Mantan Anggota DPRD Bangli dua periode itu menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Kabupaten Bangli, terutama saat krisis seperti pandemi. Berdasarkan data, sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Bangli selama masa pandemi. Ia mengingatkan pemerintah untuk hadir dalam mengatur tata ruang yang tepat di tengah dominasi pembangunan fasilitas pariwisata.
Menurutnya, keberlanjutan sektor pertanian harus tetap menjadi prioritas, termasuk melalui pengembangan konsep agrowisata yang mengintegrasikan pertanian dan pariwisata. Dengan demikian, pertanian tidak akan terpinggirkan di tengah pesatnya pembangunan pariwisata, sehingga masyarakat Bangli tetap memiliki sektor andalan jika krisis terjadi di masa depan.
” Astungkara tidak ada krisis lagi. Seandainya ada, apa yang harus kita andalkan kecuali pertanian. Jadi agrowisata, agronya itu jangan ditinggalkan. Jangan semua pada membangun fasilitas pariwisata kemudian meninggalkan pertanian,” ujarnya.
Politisi NasDem asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini menegaskan bahwa peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang terarah di Kabupaten Bangli. Ia mengingatkan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, masyarakat berisiko terjebak dalam euforia pembangunan pariwisata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah perlu hadir dengan berbagai regulasi yang jelas, seperti penyusunan perencanaan detail tata ruang dan rencana teknis tata ruang. “Kalau pemerintah tidak turun, masyarakat akan terlena seperti itu. Pemerintah harus turun dengan berbagai regulasi yang ada. Apakah itu melalui perencana detail tata ruang, apakah melalui rencana teknis tata ruang,” kritiknya.