Foto: Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi.
Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti krisis yang melanda industri tekstil nasional akibat kebijakan impor yang berubah-ubah. Ia menyebutkan, banyak pelaku industri tekstil di Jawa Timur yang melaporkan bahwa tarik ulur kebijakan impor membuat usaha mereka terancam bangkrut.
“Jangan sampai kebijakan yang diubah-ubah justru menambah masalah baru. Kita butuh solusi yang efektif, bukan solusi yang menambah beban,” kata Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
Erna, yang merupakan legislator dari Dapil Bengkulu, mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak konsisten dalam mengatur impor. Ia menjelaskan bahwa produk tekstil asal Tiongkok kini membanjiri pasar dalam negeri, mulai dari ITC Jakarta hingga Tanah Abang, dengan harga murah namun kualitas tinggi. Situasi ini membuat produsen tekstil lokal semakin tertekan, meski sektor ini adalah penyumbang devisa negara terbesar kedua.
“Ini menjadi indikasi awal terjadinya deindustrialisasi prematur. Saya tekankan pada Menteri Perindustrian, kita harus melindungi industri ini dengan segera mendorong RUU Sandang dan RUU Perindustrian,” ujar Erna.
Lebih lanjut, Erna meminta kebijakan yang lebih terintegrasi dan tidak membebani produsen lokal. Ia menyoroti dampak kebijakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang menghapus sejumlah aturan teknis impor, sehingga produk-produk asing semakin leluasa masuk dan mengancam industri lokal.
“Alih-alih mendukung industri lokal, pemerintah malah membebani mereka di tahap awal. Hal ini mengakibatkan produk luar negeri mendominasi pasar domestik dan menghancurkan produsen lokal,” tegasnya.
Erna menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan dalam menetapkan kebijakan yang berdampak pada industri tekstil. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat berpihak pada pelaku industri lokal sekaligus tidak merugikan konsumen.
“Keseimbangan antara kepentingan semua pihak hanya bisa tercapai dengan peninjauan kebijakan yang komprehensif. Semua harus bekerja sama agar industri kita tidak babak belur dan masyarakat tetap terlindungi,” pungkas Erna.
Melalui kritik ini, Fraksi NasDem mendorong pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan yang mendukung industri tekstil nasional, tanpa menambah beban bagi produsen lokal yang sudah berjuang keras di tengah persaingan global.