Foto: Fraksi Partai NasDem DPR RI Mendukung RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Jakarta
Fraksi Partai NasDem DPR RI secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk diusulkan sebagai inisiatif DPR. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
“Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima dan menyetujui RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya, RUU ini dapat diusulkan oleh DPR melalui rapat paripurna,” kata Muslim Ayub dalam pernyataan tertulis yang mewakili sikap Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU DKJ ini perlu mempertimbangkan kesiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Ibu Kota Nusantara, termasuk penilaian atas kelayakan infrastruktur IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru.
Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 25 April 2024, pemberlakuannya masih memerlukan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Prabowo Subianto, terkait kepindahan status ibu kota. “Undang-undang ini berlaku saat dikeluarkan keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” bunyi Pasal 73 UU DKJ yang dikutip Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga menekankan bahwa hingga keputusan presiden baru diterbitkan, DKJ masih menyandang status sebagai Ibu Kota Negara. Dalam hal ini, Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa pascapenerbitan keppres baru, nomenklatur resmi akan berubah, termasuk nama Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta keterwakilan DKJ di DPR RI dan DPD RI.
Rapat paripurna menyetujui untuk menjadikan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 sebagai usul inisiatif DPR RI. Kesepakatan dari fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR sebagai dasar untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
Dukungan ini menunjukkan komitmen NasDem untuk memastikan transisi ibu kota berjalan mulus dan sesuai dengan kepentingan nasional yang lebih luas.