Foto: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino
JAKARTA
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menegaskan penolakannya terhadap wacana pengenaan retribusi pada kantin sekolah. Menurut NasDem, kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya operasional kantin yang akhirnya akan membebani siswa, terutama dari keluarga dengan penghasilan rendah, karena biaya tambahan kemungkinan besar akan diteruskan dalam bentuk kenaikan harga makanan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan bahwa pengenaan retribusi akan mengurangi akses siswa terhadap makanan sehat dan bergizi dengan harga terjangkau. “Kebijakan ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan yang harus mendukung kesejahteraan siswa,” ujar Wibi dalam keterangannya pada Jumat (22/11).
Menurut Wibi, kantin sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan dasar siswa, termasuk makanan yang terjangkau. Ia mengkhawatirkan bahwa penerapan retribusi justru akan mengubah fungsi kantin dari layanan pendidikan menjadi bisnis yang terlalu berorientasi pada keuntungan. “Sebagian besar kantin dikelola oleh individu atau keluarga kecil dengan pendapatan terbatas. Beban retribusi ini bisa membuat mereka kesulitan menjalankan operasionalnya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Wibi menegaskan bahwa kebijakan retribusi bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di lingkungan sekolah. “Kami khawatir untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin terpaksa menggunakan bahan yang lebih murah, yang akan menurunkan kualitas dan gizi makanan yang disediakan,” tambahnya.
Wibi juga menekankan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan justru menambah beban bagi siswa dan keluarga mereka. “Pendidikan seharusnya benar-benar gratis. Kebijakan retribusi ini malah bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang harus mengurangi biaya bagi keluarga siswa,” tegas Wibi.
Sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Wibi menyarankan pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani sektor pendidikan. “Retribusi dari kantin tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pemerintah bisa mencari sumber pendapatan lain yang lebih besar tanpa merugikan siswa,” ujarnya.
Dia juga mengusulkan pemanfaatan aset sekolah melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak memberatkan kantin dan siswa. “Ada banyak cara lain yang lebih bijaksana untuk memaksimalkan potensi sekolah tanpa membebani mereka,” pungkas Wibi.