Foto: Partai NasDem menggelar simposium bertajuk ‘”Menemukenali Akar Masalah Rendahnya Komitmen Kepala Daerah dalam Melaksanakan Fungsi-Fungsi Pemerintahan” rangkaian Prakongres III Partai NasDem.
Jakarta
Ketua DPP Partai NasDem, Atang Irawan, mengungkapkan keresahannya tentang ketidakmampuan partai politik untuk menemukan solusi atas ketidakberhasilan kebijakan publik di berbagai daerah. Menurutnya, seharusnya demokrasi dan kesejahteraan rakyat bergerak seiring, saling menguatkan dalam harmoni yang tak terpisahkan.
Hal itu disampaikan Atang Irawan di sela-sela simposium yang bertajuk ‘”Menemukenali Akar Masalah Rendahnya Komitmen Kepala Daerah dalam Melaksanakan Fungsi-Fungsi Pemerintahan” yang digelar dalam Partai NasDem rangka Prakongres III Partai NasDem.
Ia menjelaskan, “Partai politik seringkali kesulitan untuk mengidentifikasi benang merah dari ketidakberhasilan kebijakan publik di daerah. Ketika kepala daerah gagal menjalankan tugasnya dengan baik, mereka tidak bisa di-PAW seperti anggota DPR. Ini adalah masalah yang mendasar.”
Simposium ini bertujuan menggali lebih dalam bersama para ahli pemerintahan, untuk memahami dan menyelesaikan akar permasalahan dalam kepemimpinan daerah. Atang menegaskan, “Demokrasi seharusnya linier dengan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang baik sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”
Ryaas Rasyid, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menambahkan bahwa demokrasi tidak boleh menurunkan kecerdasan. Ia menyebutkan, “Demokrasi yang tidak cerdas akan membunuh dirinya sendiri. Partai politik perlu melakukan evaluasi internal yang serius.”
Ryaas menilai kepala daerah hanyalah salah satu komponen dalam sistem yang lebih besar. Ia menggarisbawahi perlunya penataan ulang sistem, “Korupsi hanya bisa diperbaiki dengan merombak manajemen secara menyeluruh. Mengandalkan penegak hukum saja tidak cukup, karena mereka hanya menanggulangi gejala, bukan akar masalah yang ditumbuhkan oleh sistem itu sendiri.”
Agus Pambagio, pakar kebijakan publik, menyoroti masalah keterbatasan sumber daya seperti anggaran pemerintah daerah dan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. “Tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat seringkali membatasi fleksibilitas daerah. Infrastruktur yang terbatas dan disparitas pembangunan antar daerah memperburuk situasi,” ujarnya.
Agus juga menambahkan, “Tata kelola yang lemah, korupsi yang tinggi, dan kapasitas manajerial yang rendah adalah masalah mendasar yang harus diatasi.”
Dalam pandangannya, untuk memperbaiki keadaan, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem manajemen pemerintahan, bukan hanya peningkatan peran lembaga penegak hukum. Demikianlah, reformasi menyeluruh adalah kunci menuju demokrasi yang sejati dan kesejahteraan rakyat yang merata.