Foto: Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi.
Jakarta
Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menargetkan pembangunan tiga juta rumah untuk menjawab kebutuhan perumahan rakyat. Target ambisius ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional dengan dampak yang lebih luas.
Namun, rencana besar ini tak lepas dari tantangan. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, mengingatkan pemerintah akan risiko lingkungan dan sosial yang mungkin muncul. “Pembangunan di lokasi yang kurang ideal, seperti lahan tangkapan air atau kawasan produktif, bisa memicu masalah lingkungan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Senin (4/11/2024).
Teguh menegaskan pentingnya pendekatan inklusif. Ia berharap proyek perumahan ini bukan hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan manfaat ekonomi selama proses konstruksi berlangsung.
“Peran serta masyarakat lokal, baik dalam penyediaan material, tenaga kerja, maupun produsen daerah, harus diutamakan. Dengan demikian, ekonomi daerah dapat bergerak dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan II itu.
Teguh juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, terutama di luar Jawa, agar mereka mampu berkontribusi dalam proyek nasional ini. “Dengan pemberdayaan tenaga kerja daerah, manfaat ekonomi bisa lebih merata tanpa hanya mengandalkan pekerja dari Jawa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Teguh menyoroti kebutuhan akan ekosistem pendukung di kawasan permukiman. Menurutnya, fasilitas umum dan layanan sosial harus tersedia agar hunian tersebut tidak menjadi kawasan kosong atau bermasalah di masa depan.
Rapat kerja ini menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan perumahan yang berkelanjutan, memastikan pembangunan ini tidak hanya menjawab kebutuhan rumah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.