Foto: Diskusi bertajuk “Menggagas Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kanker Payudara di Pemerintah Baru” di Theater NasDem Tower.
Jakarta
Peran pemerintah, khususnya di daerah, dinilai masih lemah dalam menghadapi tingginya kasus kanker payudara. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi bertema “Menggagas Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kanker Payudara di Pemerintahan Baru” yang digelar di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, pemahaman Pemda tentang dampak serius kanker payudara perlu diperkuat. Ia mendorong adanya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media untuk memperkuat mekanisme pencegahan melalui deteksi dini. “Masyarakat juga perlu diajak aktif melakukan pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) agar kanker dapat dideteksi lebih awal,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, hadir beberapa tokoh penting, termasuk Siti Nadia Tarmizi dari Kemenkes, Aryanthi Baramuli Putri dari CISC, dan Amelia Anggraini dari Partai NasDem. Data BPJS menunjukkan, pengeluaran untuk pengobatan kanker meningkat drastis dari Rp3,1 triliun pada 2020 menjadi Rp5,9 triliun pada 2023—indikasi peningkatan kasus yang signifikan.
Siti Nadia Tarmizi menambahkan, pemerintah telah menyusun Rencana Kanker Nasional 2024-2034 sebagai upaya bersama menekan lonjakan kasus. Ia juga menegaskan pentingnya deteksi dini untuk meningkatkan peluang kesembuhan. “Semakin dini kanker terdeteksi, semakin besar peluang pasien untuk sembuh,” ujarnya.
Dengan kolaborasi yang solid dan edukasi di tingkat daerah, diharapkan penanggulangan kanker payudara di Indonesia dapat lebih efektif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.