Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw.
Jakarta
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada program-program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Khususnya, ia menekankan pentingnya program yang berbasis pada masyarakat, seperti bantuan padat karya dan subsidi rumah layak huni, yang sangat dibutuhkan di daerah terpencil.
“Program seperti Bedah Rumah perlu ditingkatkan karena masyarakat yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkannya,” ujar Roberth usai Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Roberth menyoroti masih banyaknya masyarakat di luar Pulau Jawa, seperti di Papua dan Kalimantan, yang belum memiliki hunian layak. Ia menegaskan, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut memerlukan perhatian lebih dalam bentuk subsidi yang tepat sasaran.
“Ke depannya, kita harapkan pemerintah bisa lebih fokus memberikan subsidi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil,” tambah Roberth.
Dalam rapat tersebut, Roberth juga menyoroti pentingnya subsidi transportasi bagi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti Papua. Ia menekankan bahwa daerah-daerah tersebut sangat bergantung pada transportasi udara karena tidak ada alternatif lain yang dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
“Daerah seperti Papua tidak bisa dihubungi oleh transportasi darat atau laut, hanya pesawat yang bisa menjangkau. Bagaimana jika anggaran subsidi tinggal Rp100 miliar? Bagaimana masa depan transportasi bagi masyarakat di sana?” tegas Roberth.
Sebagai legislator yang mewakili Papua di DPR RI, Roberth meminta perhatian khusus dari Menteri Perhubungan agar akses transportasi bagi masyarakat di daerah terpencil tidak diabaikan. Ia menilai, selama ini pemerintah sudah banyak memberikan subsidi transportasi bagi masyarakat perkotaan, tetapi daerah-daerah terpencil masih jauh dari jangkauan bantuan tersebut.
“Kalau kita bicara masyarakat di kota, semua sudah tersedia. Tapi bagaimana dengan masyarakat di pelosok? Mereka hanya bisa mengandalkan uluran tangan pemerintah. Maka, pemerintah harus hadir dan memperhatikan mereka,” tukasnya dengan tegas.
Roberth berharap kementerian dan lembaga terkait bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disepakati untuk kepentingan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil yang tinggal di daerah terpencil, yang selama ini sering kali terlupakan dalam distribusi anggaran pembangunan.
“Kami harapkan agar kementerian dan lembaga benar-benar memaksimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam konteks ini, Roberth Rouw sekali lagi mengingatkan bahwa pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, harus menjadi prioritas pemerintah.