Foto: Suasana Kantor Kementerian BUMN.
Jakarta
Di tengah perjalanan panjang Indonesia yang telah merdeka selama 79 tahun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, menyoroti bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, meski reorganisasi sudah dilakukan dalam satu periode terakhir, masih ada banyak langkah yang perlu diambil untuk memaksimalkan peran BUMN sebagai pilar ekonomi nasional.
“Kita sudah memulai reorganisasi, banyak BUMN yang sudah kita restrukturisasi dan kita gabungkan dalam holding agar lebih efisien. Namun, pekerjaan ini harus terus berlanjut, dan kinerja BUMN harus terus dipantau. Apakah reorganisasi dan transformasi yang sudah dilakukan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan? Ini yang perlu kita evaluasi,” ujar Martin Manurung dalam pernyataannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Lebih lanjut, Martin menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur terhadap BUMN. Ia mengapresiasi inisiatif ‘bersih-bersih’ BUMN yang digagas oleh Menteri BUMN, namun menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh hanya bersifat reaktif.
“Mekanisme pengawasan dini sangat krusial. Bersih-bersih BUMN memang langkah yang baik, namun kita tidak ingin itu hanya menjadi tindakan darurat seperti pemadam kebakaran. Diperlukan sistem peringatan dini yang efektif untuk mencegah masalah sejak awal,” jelas Martin.
Sebagai legislator dari Partai NasDem yang akan kembali duduk di Senayan pada periode 2024-2029, Martin Manurung menegaskan bahwa transformasi, penguatan, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap BUMN adalah kunci untuk menjadikan perusahaan milik negara ini tidak hanya sebagai penyumbang penerimaan negara, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang dapat diandalkan.
Dalam era persaingan global yang semakin ketat, BUMN diharapkan dapat berfungsi dengan lebih optimal dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.