Foto: Ilustrasi pendidikan.
Jakarta
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyerukan pentingnya penerapan peta jalan pendidikan yang komprehensif guna memperkuat kontrol terhadap alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, peta jalan ini diperlukan agar kementerian terkait dapat mengawasi dan memastikan anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga digunakan secara efektif.
“Sebanyak 20% anggaran pendidikan justru lebih banyak dialokasikan di luar Kemendikbudristek, melibatkan 26 kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, perlu peta jalan pendidikan yang jelas untuk memastikan kontrol pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik,” ungkap Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9/2024).
Lestari juga menekankan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan melalui dana transfer ke daerah-daerah. Dalam APBN 2024, anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun, dengan porsi terbesar digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp346 triliun atau 52%.
Sementara itu, Kemendikbudristek mendapatkan Rp98,98 triliun atau 15%, Kementerian Agama Rp62,305 triliun atau 9%, pengeluaran pembiayaan Rp77 triliun atau 12%, belanja non-K/L sebesar Rp47,313 triliun atau 7%, dan kementerian/lembaga lain menerima Rp32,859 triliun atau 5%.
Menurut Lestari, yang akrab disapa Rerie, dengan tersebarnya alokasi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, diperlukan komitmen serta visi yang selaras dalam menjalankan fungsi pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif dan merata membutuhkan sinergi kuat antara lembaga-lembaga tersebut.
“Kita harus memperkuat komitmen para penyelenggara negara dan masyarakat dalam membangun sektor pendidikan nasional, demi mencetak generasi penerus bangsa yang kompetitif di masa depan,” tambah Rerie, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II.
Lebih lanjut, Rerie mendorong pentingnya penganggaran yang transparan dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang mampu merespons tantangan zaman. Era globalisasi, dengan segala dinamika dan tantangannya, membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
“Dengan penganggaran yang transparan dan akuntabel, kita berharap setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang mampu mengantarkan mereka menjadi generasi unggul yang siap bersaing di kancah global,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih serius dalam memperhatikan pengelolaan anggaran pendidikan, agar dapat melahirkan SDM berkualitas yang akan menentukan masa depan Indonesia.