Foto: Ilustrasi Pilkada Serentak 2024.
Jakarta
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, menilai Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 adalah tonggak sejarah karena baru pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia.
Karena itu, ia mendorong agar pilkada serentak tersebut dapat hadirkan kepastian hukum dan kepastian anggaran.
“Tujuan utama dari keserentakan ini pertama kita ingin memberikan kepastian hukum bahwa terselenggaranya pemerintahan ke depan dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih hasil pilkada serentak dari satu waktu yang sama,” ujar Amin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6/2024).
Legislator dari dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) ini juga berharap adanya keserentakan penyelenggaraan ini mendorong efisiensi anggaran.
“Kalau dulu (berlangsung) pemilihan gubernur sendiri, kepala daerah tingkat kabupaten/kota sendiri, tentu itu ada cost yang lebih. Hari ini keserentakan ini diharapkan ada efisiensi. Tadi sudah dipaparkan oleh Pj Gubernur, KPU, maupun Bawaslu, target itu harus tercapai,” jelasnya.
Wali Kota Pasuruan 2000-2010 ini juga menjelaskan pilkada serentak akan lebih efisien secara anggaran. Sebab, secara jumlah TPS, tentu berbeda dengan Pemilu 2024 yang berlangsung pada Februari lalu.
Ia menekankan, kalau pemilu jumlah pemilih di satu TPS maksimal 300 orang, maka dalam pilkada serentak ini dimaksimalkan menjadi dua kali lipat, alias 600 orang.