Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Jakarta, partainasdembali.org

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Polda Sumatra Utara bekerja maksimal menindak pelaku begal. Namun, tindakan hukum harus terukur, tidak boleh asal tembak mati dan menyalahi aturan.

“Polisi harusnya lebih banyak bergerak, jadi tidak usah melulu tembak mati, kita jangan balik lagi ke Orde Baru,” tegas Sahroni, Sabtu (22/7/2023).

Legislator Partai NasDem itu menilai opsi tembak mati adalah upaya terakhir jika pelaku kejahatan membahayakan aparat dan masyarakat. Menurutnya, Polri cukup mampu melakukan perhitungan penindakan aksi begal yang sesuai dengan aturan undang-undang dan hak asasi manusia.

“Minta tolong kepada penegak hukum dan stakeholder bersama-sama. Kita intai, tangkap, penjarakan,” ujar Sahroni.

Lebih lanjut Sahroni meminta kinerja Polda Sumut dievaluasi terkait penanganan begal, terutama di Kota Medan.

“Kita tidak usah tembak sana, matiin, tidak perlu. Kalau Polda Sumut tidak bisa melakukan apa yang menjadi kenyamanan masyarakat, kapoldanya dievaluasi. Kapolri sudah perintahin, kalau kapoldanya tidak bisa kerja, tiga bulan evaluasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku begal diwilayahnya. Jika diperlukan, aparat diminta menembak mati begal.

“Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati,” tulis Bobby di akun Instagram pribadinya, Jumat (7/7/2023) yang memicu polemik dan pro kontra publik.

Bagikan Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *