Foto: Ilustrasi stop politik uang.
Jakarta
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, mengatakan politik berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
Bagi Partai NasDem, menurut Willy, fenomena itu disebabkan oleh beragam aspek yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat.
Willy menegaskan, Partai NasDem mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sejak proses kandidasi.
Hal itu disampaikan Willy menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.
“Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar. Tapi itu baru sebagian ikhtiar untuk tidak terjadi high cost politic,” kata Willy kepada Media Indonesia, Rabu (8/5/2024).
Namun, Willy menyebut ikhtiar itu tidak cukup. Kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system)
kepada kepala daerah, sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin.
Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal, pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.
“Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota berjalan. Di kita serba nanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi,” tandasnya.