Foto: Ilustrasi ancaman hoaks di Pilkada Serentak 2024.
Jakarta
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan datang diprediksi tidak kalah ‘panas’ dibandingkan dengan Pemilihan Presiden. Kontestasi politik tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga meluas ke ranah digital, terutama media sosial yang kini menjadi ajang utama pertarungan gagasan dan opini. Dalam menghadapi dinamika ini, Polri diminta untuk berperan maksimal menjaga stabilitas keamanan, khususnya terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di platform daring.
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menekankan pentingnya Polri dalam mencegah segala bentuk hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat. “Polri harus memastikan tidak ada hoaks yang bisa mengganggu kedamaian dan kerukunan warga,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).
Legislator dari Partai NasDem yang mewakili Dapil Jakarta III itu mengingatkan bahwa selain hoaks, konten-konten yang mengandung ujaran kebencian dan fitnah juga harus diawasi ketat. Sahroni menyoroti bahaya opini yang sengaja digiring untuk menyesatkan publik demi kepentingan politik tertentu.
“Saya yakin, polisi bisa menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang proses pilkada berlangsung,” tambahnya. Ia pun menegaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya pembiaran terhadap praktik-praktik disinformasi yang berkembang di media sosial.
Namun, Sahroni juga menekankan bahwa kepolisian tidak perlu bertindak berlebihan dalam menyikapi perdebatan di media sosial. Menurutnya, diskusi yang sehat harus tetap dibiarkan terjadi, namun bila ada pihak yang melampaui batas dan melanggar hukum, tindakan tegas harus diambil. “Tidak perlu reaktif berlebihan, tapi jika ada yang melanggar hukum, harus segera diproses,” tegas Sahroni.
Ia juga menyatakan pentingnya efek jera bagi para pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas akan menjadi langkah preventif agar tidak ada pihak yang dengan mudahnya menyebarkan fitnah atau informasi palsu. “Kita ingin Pilkada ini jadi ajang adu gagasan, bukan disetir oleh hoaks dan kebencian,” tambah Sahroni.
Selain itu, ia mengingatkan Polri untuk bijak dalam menangani aduan-aduan yang muncul selama pilkada, terutama yang berpotensi dipolitisasi. “Pasti ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan hal-hal yang sifatnya politis. Di sini, polisi harus bisa memilah dengan cermat,” tuturnya.
Sebelumnya, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, pada Selasa (10/9/2024) menegaskan bahwa Polri siap melakukan patroli baik di dunia nyata maupun di dunia maya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan kondusif.
Dengan keterlibatan Polri yang intensif, diharapkan Pilkada tahun depan menjadi ajang demokrasi yang sehat, jauh dari provokasi, fitnah, dan disinformasi.