Foto : Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara.
Jakarta
Suara wakil dari Bali menggema di ruang rapat gedung DPR RI yang disuarakan secara lantang oleh Anggota Komisi VI DPR RI Ir. I Nengah Senantara. Anggota DPR RI dari Partai NasDem itu menyoroti polemik persoalan penyelesaian kreditur PT Istaka Karya.
Yang mencengangkan Senantara mengungkapkan fakta bahwa banyak vendor yang tagihannya puluhan tahun belum terbayarkan bahkan oleh perusahaan BUMN hingga ada pengusaha yang sampai meninggal dunia tidak bisa menagih uangnya di perusahaan plat merah bermasalah.
Hal itu disampaikan Nengah Senantara dalam Raker dan RDP dengan Wakil Menteri BUMN mengenai penyelesaian kreditur PT Istaka Karya pada Selasa 6 Mei 2025.
Senantara menyatakan apresiasinya terhadap komitmen yang disampaikan Wakil Menteri BUMN, khususnya terkait rencana tindak lanjut atas permintaan Komisi VI DPR RI untuk segera menjual aset-aset milik PT Istaka Karya.
Ia menilai bahwa adanya kemungkinan BUMN lain yang akan mengambil alih aset bermasalah tersebut merupakan langkah positif. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap para vendor yang selama bertahun-tahun belum menerima haknya.
“Sehingga harapan kita, harapan saya tentunya apa yang menjadi tanggungan pada vendor-vendor yang sudah beberapa tahun mengalami hal begini bisa terselesaikan dengan baik,” ujar pengusaha sukses yang dikenal senang berbagi dengan tagline Senantara Peduli Senantara Berbagi.
Senantara kemudian menyoroti ketidakadilan yang dialami para vendor dan rekanan yang menjadi korban kebangkrutan perusahaan pelat merah tersebut. Dengan nada tegas, ia mengungkapkan bahwa beberapa kreditur bahkan meninggal dunia dalam keadaan belum menerima pembayaran. Tidak sedikit pula yang mengalami tekanan psikologis berat, hingga nekat mengakhiri hidup karena putus asa.
“Kalau kita berbicara tentang vendor, Pak Wamen, beberapa hari lalu kita sudah melakukan pertemuan. Kita menyaksikan sendiri laporannya bahwa vendor-vendor itu ada yang sampai meninggal. Meninggal karena stres, gantung diri, bunuh diri juga, dan bahkan ada yang kakek-nenek sampai datang ke Komisi VI minta suatu perlindungan,” ungkap Senantara yang juga merupakan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali.
Dalam forum tersebut, Wamen BUMN menyampaikan komitmen bahwa penyelesaian persoalan akan segera dilakukan, termasuk rencana penjualan aset bermasalah PT Istaka Karya yang ditujukan untuk membayar utang-utang kepada para vendor.
Menanggapi hal itu, Senantara menyampaikan apresiasinya, namun tetap meminta kejelasan terkait waktu dan mekanisme konkret penyelesaian.
“Tadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Wamen bahwa ada bahasa, ada kata akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan Komisi VI, yaitu menjual aset. Yang kedua tentu saya dapatkan juga tadi, barangkali BUMN yang akan membeli aset yang bermasalah itu,” ucapnya.
Senantara menyampaikan harapannya agar tanggungan kepada para vendor yang telah mengalami ketidakpastian selama bertahun-tahun dapat segera diselesaikan secara tuntas dan adil, selain juga mengingatkan agar proses penyelesaian tidak terjebak dalam rutinitas rapat tanpa solusi nyata. Ia mendesak adanya waktu yang konkret dan langkah-langkah strategis yang transparan agar para korban tidak terus-menerus terombang-ambing dalam ketidakpastian.
“Hari ini saya berharap sama Pak Wamen agar bisa memberikan kepastian, bisa memberikan waktu yang konkret sehingga ini tidak terombang-ambing lagi,” tegasnya.
Senantara menyampaikan bahwa laporan terkait permasalahan ini telah beberapa kali dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Ia menyebutkan bahwa saat ini Komisi VI dipimpin oleh seorang pimpinan yang cukup agresif dalam memperjuangkan hak-hak para vendor, sehingga ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
” Kebetulan kita sekarang Komisi VI diketuai oleh pimpinan kita yang cukup agresif memperjuangkan vendor ini, mudah-mudahan persoalan ini segera selesai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan isu ini dengan rencana peralihan operasional sejumlah BUMN ke Danantara. Senantara mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya pengalihan tanggung jawab atas masalah yang belum terselesaikan, dan menuntut kejelasan pembagian akuntabilitas antara BUMN dan Danantara.
“Apakah kasus-kasus yang menimpa BUMN ini akan beralih juga ke Danantara? Karena saya khawatir kalau nanti Danantara sudah menguasai secara penuh operasionalnya, sementara di kemudian hari ada persoalan, ini akan ada lempar batu sembunyi tangan,” ujarnya.
Senantara mengharapkan agar Kementerian BUMN dapat memberikan laporan yang transparan dan terperinci. Ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai pihak-pihak yang bermasalah, sejauh mana persoalan tersebut berkembang, serta langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil.
“Jadi saya berharap BUMN nantinya di bawah Pak Wamen, di bawah kementeriannya, memberikan laporan yang jelas. Kira-kira mana yang bermasalah, persoalannya sejauh mana, dan penyelesaiannya apa juga,” tambahnya.
Tak hanya itu, Senantara juga menyoroti kondisi umum di lingkungan BUMN yang menurutnya sarat persoalan, mulai dari manajerial hingga dugaan korupsi. Ia mempertanyakan mengapa begitu banyak perusahaan BUMN mengalami masalah keuangan maupun hukum, di luar sektor Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
“Pak Wamen, saya tidak tahu persis ya, kenapa usaha-usaha di bawah naungan BUMN hampir semua bermasalah, kecuali Himbara barangkali belum ketemu persoalannya. Tetapi di luar Himbara ini semua bermasalah. Apakah tata kelolanya atau manajerialnya yang kurang memadai, sehingga korupsinya tidak habis-habis?” ungkapnya.
Senantara kemudian menyerukan reformasi serius dalam pengelolaan BUMN. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi “orang titipan” dalam struktur perusahaan negara, serta mendorong profesionalisme dan integritas sebagai standar utama, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
“Karena kita pahami presiden kita Pak Prabowo selalu menyatakan pada setiap statement-nya, koruptor akan dikejar sampai ke luar angkasa, koruptor akan dikejar sampai gurun pasir. Nah itu semangat beliau. Tinggal kita-kita ini, Pak Wamen sebagai pembantunya, harap mengkondisikan itu menjadi bukti yang riil dan nyata,” pungkasnya.