Foto: Ilustrasi Ekonomi
Jakarta
Stabilitas ekonomi di penghujung tahun menjadi sorotan anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah. Legislator Fraksi NasDem ini mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Kenaikan harga barang di akhir tahun kerap menjadi beban bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah harus punya strategi jitu untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujar Charles, Senin (23/12).
Menurut Charles, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan melalui peningkatan kapasitas produksi dan distribusi yang efisien. Sistem distribusi yang buruk, kata Charles, berpotensi memicu penumpukan barang di lokasi tertentu, sehingga harga melonjak.
“Libur akhir tahun adalah momen perayaan, tapi juga menuntut pengeluaran lebih. Harus ada kebijakan yang melindungi daya beli masyarakat,” tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi terkendali di angka 2,5%, tetapi inflasi inti masih tinggi. Hal ini mengindikasikan tekanan ekonomi pada sektor-sektor lain yang memengaruhi daya beli masyarakat.
Charles mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan ketat terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan barang dan manipulasi harga. “Langkah ini penting untuk memastikan pasar tetap stabil dan adil bagi konsumen,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa tantangan global, seperti pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya diperkirakan 2,6%-3,2% pada akhir 2024, bisa berdampak pada ekspor dan investasi asing di Indonesia. Sementara, banyak pekerja di sektor informal masih belum terlindungi secara memadai.
Charles menegaskan, tahun baru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
“Dengan pengelolaan anggaran yang cermat, masyarakat dapat menghadapi fluktuasi harga tanpa terlalu terbebani,” ujarnya.
Charles menutup dengan pesan bahwa kerja sama lintas instansi, DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkeadilan.
“Kebijakan yang efektif dan responsif harus menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.