Foto : Pemkab Karangasem menggelar evaluasi pengelolaan Dana BOSP.
Karangasem
Pemerintah Kabupaten Karangasem memperketat pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2025 dengan menggelar evaluasi menyeluruh yang diikuti 440 peserta dari unsur koordinator wilayah, pengawas, dan kepala sekolah se-Kabupaten Karangasem. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga tata kelola anggaran pendidikan yang bersih, tertib, dan berpihak pada mutu layanan belajar.
Dalam arahannya, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menekankan pentingnya disiplin administrasi dan kepatuhan penuh terhadap Permen Dikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 sebagai rujukan utama pengelolaan dana. Tahun ini, Pemkab Karangasem mengalokasikan anggaran sebesar Rp81,21 miliar untuk menopang operasional 601 satuan pendidikan, dari jenjang dasar hingga menengah.
Bupati yang akrab disapa Gus Par mengingatkan bahwa besarnya anggaran publik harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme pengelola. Ia melarang keras penggunaan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi, meminjamkannya kepada pihak lain, maupun membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas pendidikan.
“Dana ini adalah hak peserta didik dan amanat negara. Kelola secara profesional agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan anak-anak kita,” tegasnya.
Evaluasi ini sekaligus menjadi sinyal politik kebijakan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi ruang kompromi terhadap penyimpangan anggaran. Pemerintah daerah menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia, sejalan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat lokal.
Dengan pengetatan pengawasan dan penegasan aturan, Pemkab Karangasem berharap Dana BOSP 2025 benar-benar menjadi instrumen strategis untuk mendorong sekolah yang lebih berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.