Foto: Illustrasi Makan Bergizi Gratis. Jakarta Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari APBN, sebagaimana amanat konstitusi.…
Foto: Anggota Badan Anggaran DPR RI. Jakarta Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. APBN 2024 dinilai telah optimal menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong…
Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung ultimatum Presiden Prabowo Subianto kepada para oknum jenderal, baik TNI maupun…
Foto: Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Jakarta Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, berharap calon hakim Mahkamah…
Foto: Illustrasi Kereta Api Indonesia (KAI). Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, mengapresiasi transformasi pelayanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terus membaik. Diharapkan KAI dapat terus memperbaiki diri…
Foto: Illustrasi membaca buku. Jakarta Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan urgensi perubahan UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Buku harus menjadi alat kapitalisasi ilmu pengetahuan, dan membangun…
Foto: Illustrasi membaca buku. Jakarta Sistem perbukuan yang baik merupakan salah satu instrumen pemenuhan hak mencerdaskan kehidupan setiap warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. “Buku berperan penting dalam pemenuhan…
Foto: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan kepengurusan DPP Partai NasDem periode 2024-2029 di NasDem Tower. Jakarta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali menegaskan dukungan penuh partainya…
Foto: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan kepengurusan DPP Partai NasDem periode 2024-2029 di NasDem Tower. Jakarta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan…
Foto: Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar. Jakarta Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar mendorong adanya regulasi yang memungkinkan surat keterangan (SK) kepala desa dapat digunakan sebagai pengganti…