Foto: Ilustrasi Perumahan
Jakarta
Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota yang berkelanjutan kepada Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global. Tawaran ini disampaikan melalui seminar bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia yang digelar di Jakarta pada 14-15 Januari 2025.
Rachmat Gobel, Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, menyatakan Jepang siap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah tahun ini. “Semangat Japan Technology and Japan Quality akan menjadi bagian dari upaya ini,” ujar Gobel dalam pidato pembukaannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (16/1).
Seminar ini dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, serta perwakilan dari organisasi internasional seperti OECD dan ERIA. Acara ini juga didukung berbagai lembaga, termasuk JICA, Kadin Indonesia, dan Kedutaan Besar Jepang.
Fahri Hamzah memaparkan konsep pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk kolaborasi dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Jepang menekankan penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagai dasar pembangunan, sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo, Asta Cita, yang menyoroti pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui pembangunan dari desa.
Gobel mengingatkan pentingnya kualitas dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut. Ia menyoroti empat prinsip utama:
- Melindungi lahan produktif – Hindari pembangunan di sawah dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.
- Menjaga ekosistem hijau – Hindari pembangunan di lereng atau perbukitan yang berfungsi sebagai resapan air.
- Teknologi ramah lingkungan – Gunakan material yang aman, tahan lama, dan mendukung keberlanjutan.
- Keseimbangan sosial dan alam – Perumahan harus ramah lingkungan dan sosial, mendukung kesehatan fisik serta harmoni masyarakat.
Saat ini, 15,21% rumah tangga di Indonesia belum memiliki tempat tinggal, atau sekitar 10,74 juta keluarga, menurut data BPS. Angka ini bahkan lebih tinggi menurut Real Estate Indonesia (REI), yang mencatat ada 25 juta keluarga belum memiliki rumah.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan, termasuk subsidi uang muka dan bunga. Namun, menurut Gobel, dana ini belum cukup. “Butuh partisipasi semua pihak, termasuk sektor swasta nasional dan asing. Prakarsa Jepang sangat kami apresiasi dalam mewujudkan target ini,” ujarnya.
Kolaborasi Indonesia dan Jepang ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan perumahan berkualitas yang mendukung keseimbangan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.